Ini Jurus Pemerintah Perbesar Kapasitas Ekonomi RI
Jakarta, IDN Times - Pihak Istana mengklaim telah melakukan tiga hal dalam lima tahun terakhir untuk memperbesar kapasitas ekonomi dalam negeri. Kapasitas yang dimaksud adalah dalam rangka mendorong potensi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar lagi.
Staf khusus Presiden bidang ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan, ada tiga hal yang sudah dilakukan pemerintah untuk memperbesar kapasitas ekonomi. Kapasitas itu dijelaskan Erani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (16/7).
1. Pembangunan infrastruktur
Menurut Erani, salah satu syarat untuk memperbesar kapasitas ekonomi dalam negeri adalah dengan membangun infrastruktur. Pembangunan itu, lanjut dia, menjadi penunjang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.
"Investasi tidak bisa direalisasikan kalau kurang tersedia infrastruktur. Hal itu yang membuat potensi itu hanya kalkulasi di atas kertas. Jadi infrastruktur itu memastikan itu," tuturnya.
2. Penerbitan dan reformasi regulasi
Faktor kedua ini diklaim telah banyak dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berbagai macam penerbitan regulasi hingga reformasi dilakukan untuk mempermudah kegiatan ekonomi di dalam negeri.
Online Single Submission (OSS) misalnya, sistem itu diluncurkan guna mendukung kebijakan pemerintah dalam mempermudah izin investasi.
"Bagaimana aspek yang terkait dengan regulasi, di satu sisi bisa memandu, tapi di sisi lain jika itu di produksi dengan kurang mempertimbangkan aspek yang bisa mempermudah kegiatan ekonomi dalam hal ini investasi maka regulasi tidak produktif lagi. Dia tidak menjamin tapi malah menjadi persoalan," jelas Erani.
3. Menggenjot produktivitas
Upaya menggenjot produktivitas, menurutnya, bisa dibilang sudah dilakukan pemerintah. Kebijakan pendidikan vokasi adalah salah satu langkah dalam mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan produktifitas.
Erani berpendapat, faktor ini menjadi penting agar bisa menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dan perbaikan regulasi yang telah dilakukan pemerintah. "Oleh karena itu formulasi APBN terkait manusia itu ditingkatkan luar biasa besarnya," ujarnya.
