Ini Cara Kemenperin Genjot Ekspor Furnitur Hingga US$5 Miliar

Gati mengatakan, dalam program restrukturisasi ini pemerintah memberikan bantuan pembelian mesin kepada pelaku industri furnitur dan kerajinan.

"Pembelian mesin buatan dalam negeri, pemerintah menanggung 30 persen dari harga. Sedangkan untuk mesin produksi luar negeri beban biaya yang ditanggung hanya 25 persen," katanya.

Sehingga dengan program ini potongan harga pembelian mesin yang bisa diperoleh pengusaha minimum Rp5 juta dan maksimumnya Rp300 juta. Jadi pelaku UMKM bisa membeli mesin dengan harga tertinggi Rp1,5 miliar.

Gati juga memastikan pemerintah siap memberikan bantuan dan memfasilitasi pengusaha agat target ekspor pada lima tahun mendatang tercapai.

Dari banyak keluhan yang masuk, selain mesin. Menurut Gati, kendala yang dihadapi pengusaha furnitur adalah soal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang belum berjalan optimal.

SVLK ini menjadi kendala karena masih banyak pelaku UMKM kesulitan memenuhi pembayaran untuk mendapatkannya.

"Kami tengah mengevaluasi agar pengusaha bisa lebih mudah dan murah mendapatkan SVLK itu guna memperlancar ekspansi ekspornya. Segera kita sampaikan hasilnya," ucapnya.

Peningkatan ekspor ini menurut dia menjadi perhatian dari pemerintah. Harapannya, industri furnitur dan kerajinan dapat meningkatkan kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB).

Terlebih lagi saat ini pemerintah telah mendirikan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal, Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan SDM ke depan.

"Ini akan menjadi jawaban akan kebutuhan SDM yang berkualitas dalam industri furnitur yang selama ini sulit didapat," katanya.