Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Inflasi Pangan Capai 5,49 Persen, PR Buat Kabinet Baru

Vamela
Inflasi Pangan Capai 5,49 Persen, PR Buat Kabinet Baru
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Jakarta, IDN Times - Angka inflasi pangan Indonesia mencapai 5,49 persen per September 2019. Hal ini menjadi beban bagi kementerian terkait dalam susunan kabinet baru Presiden Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin ke depan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ingin pemerintah terus fokus untuk menekan inflasi pangan. 

Anggota DPR Komisi VI, Ecky Awal Mucharam bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah harus dapat menekan tingkat inflasi yang dipengaruhi inflasi pangan. Apalagi, nilai inflasi ini jauh di atas jenis inflasi lainnya.

"Satu jenis inflasi yang terus menggerus daya beli masyarakat adalah inflasi pangan atau yang lazim disebut volatile food inflation," ujar Ecky, sebagaimana diberitakan Antara, Senin (21/10).

1. Jika inflasi pangan tinggi, bahan makanan akan semakin mahal

IDN Times/Helmi Shemi

Ecky menambahkan bahwa inflasi pangan merupakan hal yang penting di masyarakat dan menyangkut hidup banyak orang. Jika nantinya inflasi pangan terus meningkat tinggi, ini dapat mempengaruhi bahan makanan yang akan semakin mahal karena tidak tersedia di pasar.

2. Lambatnya pertumbuhan ekonomi, menjadi akar masalah

rawpixel @pixabay

Salah satu penyebab tingginya inflasi karena lambatnya pertumbuhan pendapatan negara. Selain berdampak terhadap pangan, lambatnya pertumbuhan ekonomi ini dapat berdampak pada beban APBN secara signifikan dan menjurus kepada berbagai variabel ekonomi lainnya.

3. Harga komoditas menjadi tantangan di awal menjabat

IDN Times/ Muhamad Iqbal

Melihat kondisi ekonomi yang di ambang keresahan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa harga komoditas yang tinggi merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi menteri kabinet baru nanti selama awal menjabat.

4. Tidak ada data terkait pangan yang tepat

unsplash/WilliamIven

Permasalahan terkait pangan ada pada pertanian. Menurutnya, selama ini Kemenko Perekonomian kesulitan karena tidak ada data yang valid mengenai produksi pangan atau data terkait luas lahan tanam.

"Permasalahannya soal data, kita jarang sepakat. Kalau data tidak disepakati, kesimpulannya lain-lain. Yang satu bilang (stok) kurang, di tempat lain, panennya banyak," katanya.

Topics
PanganProduksiMenteri Pertanianpertanianinflasikabinet Jokowi jilid 2

Editorial Team

EditorVamela