Industri Angkutan Laut Terancam Bangkrut, Ini Sebabnya

Saut menambahkan, perusahaan dan agen pelayaran nasional mengalami kondisi perlambatan yang kuat dikarenakan kondisi oversupply armada. Penurunan pendapatan perusahaan pelayaran yang disebabkan menurunnya permintaan, tidak diikuti dengan kondisi biaya produksi--seperti harga bahan bakar, biaya penunjang di pelabuhan yang justru meningkat.

"Jika kondisi terus berlanjut dan perusahaan pelayaran bangkrut, potensi masuknya angkutan laut asing di rute domestik akan terwujud," ujarnya.

Menurut Saut, peran pemerintah dalam industri jasa pengangkutan laut diwujudkan dalam bentuk penyediaan subsidi, investasi dan armada kapal melalui kebijakan tol laut. Selain itu, pemerintah juga menugaskan BUMN di pelayaran untuk menjalankan obligasi publik.

"Namun, kebijakan pemerintah cenderung bias dan tidak fokus. Pemerintah cenderung melakukan intervensi dibandingkan melakukan penataan terhadap kondisi pasar dan memperhatikan kondisi perusahaan pelayaran," kata Saut.

Selain itu, tambah dia, pemerintah lebih mengarah pada usaha protektif ketimbang melakukan usaha promotif untuk industri domestik. Hal ini berdampak pada peningkatan risiko usaha perusahaan pelayaran dan rendahnya kepastian usaha dengan ketidakjelasan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, Saut merekomendasikan beberapa kejelasan kebijakan mendatang. Di antaranya revitalisasi armada kapal dengan penguatan operational expenditure (OPEX), transformasi dan penguatan ekosistem usaha pelayaran, kolaborasi strategik usaha pelayaran dalam mewujudkan efisiensi perusahaan, koordinasi pelayaran, pelabuhan, dan operator logistik, dan beyond cabotage bertahap armada nasional.

Menurut Saut, terdapat beberapa persoalan utama dalam ekosistem angkutan laut. Kebijakan hanya fokus pada pengguna jasa dan kurangnya perhatian pada operator perusahaan pelayaran.

"Persoalan utama tersebut adalah beban operasi yang meningkat, risiko usaha yang semakin tinggi, rendahnya kepastian usaha, cenderung inefisiensi dan mahal, dan ekosistem lemah," ujarnya.

Atas dasar itu, kata Saut, dia merekomendasikan 10 agenda pengembangan logistic maritime Indonesia. Di antaranya layanan logistik berbasis komoditas, ekspor langsung di pelabuhan utama, operasi logistik berbasis ICT, penerapan multi-moda, koordinasi pelayaran laut nasional.

"Kemudian, layanan angkutan darat efisien, kehandalan kinerja dan biaya pelabuhan, kawasan industri dan gerai nusantara, operasi pelabuhan kering (dryport), dan lokasi importasi barang di luar Jawa," kata Saut.