Gubernur BI Prediksi Inklusi Keuangan Bisa Lampaui 60 Persen Tahun ini
Jakarta, IDN Times - Inklusi keuangan alias akses terhadap lembaga keuangan masyarakat saat ini masih rendah. Berbagai dorongan terus dilakukan guna meningkatkan inklusi keuangan tersebut.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengakui saat ini inklusi keuangan masih cukup rendah. Namun, dia optimistis persentasenya bisa naik hingga di atas 60 persen tahun ini.
"Memang dulu-dulunya di bawah 40 persen sekarang naik sekitar 51 persen. Sekarang tahun ini bisa 60-an sekian persen," ujarnya di Aula Dhanapala, Jakarta, Rabu (4/9).
1. Pemicu kenaikan inklusi keuangan
Perry mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu kenaikan inklusi keuangan. Salah satunya yang cukup signifikan adalah penyaluran bantuan sosial (bansos). Apalagi, jumlah penerima bansos cukup besar.
"Kalau PKH (program keluarga harapan) kan jumlahnya 10 juta, kalau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) 15,9 juta dengan tambah-tambahan ini Insya Allah tahun ini dan tahun depan inklusi keuangan bisa naik di atas 60 persen," kata Perry.
"Tapi itu baru menyambungkan ke dunia keuangan baik melalui uang elektronik dan rekening bank. Yang harus kita kembangkan usahanya," sambungnya.
2. Dorong 60 juta UMKM
Lebih lanjut, Perry mengungkapkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga perlu di dorong untuk membantu peningkatan inklusi keuangan. Menurut dia, ada 60 juta UMKM yang bisa dioptimalkan.
Dia menambahkan, nantinya UMKM bisa perlahan didorong untuk terus go digital. Sehingga, nantinya akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi secara digital atau cashless (non tunai).
"Dalam arti bayarnya gak pakai cash lagi sudah pakai uang elektronik. Memasarkannya sudah pakai instagram dan lain-lain, serta sudah tembus pasar ekspor. Tapi sebagian juga sudah kita sambungkan dengan platform e-commerce. Ini model yang bisa kita kembangkan," jelas Perry.
3. Perlu antisipasi isu utama
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, untuk mengoptimalkan dukungan pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan, maka perlu adanya kerja sama dengan regulator fintech. Kerja sama ini dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah isu utama di sektor tersebut.
“Membuat regulasi cara fintech menjadi pendorong akselerasi tercapainya keuangan inklusif, melakukan manajemen risiko dengan model regulatory sandbox, menjalankan sistem perlindungan konsumen yang kuat, membangun ekosistem digital, dan menguatkan kerja sama dan koordinasi antara semua pihak terkait,” kata Darmin.
