Freeport Indonesia Sharing Soal Pertambangan ke Millennial IDN Media
Jakarta, IDN Times - Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia, Riza Pratama, memaparkan seluk beluk sektor pertambangan di depan generasi millennial di Kantor IDN Media, Senin (28/10).
Riza Pratama mengatakan, seperti perusahaan lain, PT Freeport pun juga mengalami pasang surut. Ia mencontohkan perusahaannya pernah dilarang ekspor konsentrat pada 2017. Pelarangan itu berimbas pada kegiatan perusahaan.
"(Pelarangan ekspor) itu mempengaruhi karyawan kita yang banyak ada 30 ribu orang dan apalagi dari Papua juga banyak karena terganggu," ujarnya dalam Open House IDN Media HQ di Kantor IDN Media, Jakarta Selatan.
1. Tantangan bekerja di perusahaan tambang
Sebagai seorang juru bicara, kata Riza, tidak mudah untuk menjaga perasaan rekan bisnis maupun pihak lainnya. Apalagi saat perusahaan tengah diterpa isu-isu miring.
"Saya seorang karyawan di tengah-tengah harus memberi penjelasan tanpa menyinggung pihak lain termasuk pemerintah yang sedang negosiasi (dengan PTFI). Itu challenger saya," ungkapnya.
2. Freeport bicara soal tanggung jawab sosial
Lanjut Riza, Freeport juga punya tanggung jawab besar di Indonesia. Selain menjalankan bisnisnya, PTFI juga senantiasa harus bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari.
"Kalau bicara kerusakan (akibat kegiatan tambang) memang ada yang bolong, memang akan ada perubahan. Bahkan untuk mengambil pasir aja ada perubahan alam. Perubahan alam itu harus dilakukan, setelah diubah itu harus direklamasi," jelas Riza.
3. Pemerintah Indonesia jadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia
Selain itu, Riza mengungkapkan perasaan senangnya lantaran negosiasi antara pemerintah dengan PTFI terkait akuisisi saham Freeport Indonesia berlangsung dengan baik. Dirinya senang kini pemerintah sudah berhasil menaikkan kepemilikan sahamnya menjadi 51 persen dari sebelumnya 9,36 persen.
"Kita bicara sedikit, pada 21 Desember 2018 Freeport sudah dimiliki 51 persen. Itu suatu hal yang menguntungkan. Pemerintah dapat 51 persen tapi kita berpartner dengan pemerintah," ungkapnya.
