Formulasi Pengupahan Dianggap Tidak Adil, Buruh Ancam Lakukan Demo Besar-Besaran
Pemerintah secara resmi telah merilis formula baru penentuan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV. Dalam kebijakan tersebut, rumus perhitungan kenaikan UMP per tahun dilihat dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Perhitungannya adalah sebagai berikut.
Rumus:
UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan x (inflasi + pertumbuhan ekonomi)).
Contohnya:
Kondisi UMP di DKI Jakarta dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 5%. Maka UMP sekarang Rp 2,7 juta, ditambah Rp 2,7 juta dikali 10%. Artinya Rp 2,7 juta ditambah Rp 270.000 yang berarti Rp 2,97 juta.
Apakah kebijakan ini membuat buruh bisa puas?
Ribuan buruh yang tergabung dalam federasi Komite Aksi Upah (KAU) berencana akan melakukan demo untuk menolak rancangan peraturan pemerintah tentang formulasi pengupahan tersebut. Demonstrasi akan terus dilakukan sampai formulasi pengupahan benar-benar dibatalkan.
Said Iqbal, Presiden KSPI, mengatakan bahwa demonstrasi akan dimulai sejak tanggal 27 Oktober 2015. Lokasi demo yang nantinya dipilih adalah di depan Istana Merdeka, Jakarta.
Dilansir dari Kompas.com, demo ini akan terus berlangsung hingga puncaknya tanggal 30 Oktober. Para pendemo bersikukuh akan bertahan melawan, sampai RPP Pengupahan dibatalkan. Menurut Said, formulasi pengupahan yang dibuat pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV ini tidak adil. Alasannya adalah karena pemerintah mengembalikan sistem pengupahan pada rezim upah murah. Hal ini dikarenakan penentuan kenaikan upah hanya merujuk pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi semata, tanpa melibatkan perwakilan buruh.
Said meminta agar formulasi tersebut dibatalkan. Selain itu, perwakilan buruh juga meminta mekanisme pengupaham kembali melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh. Bahkan Said mewanti-wanti kalau aksi demo sampai tanggal 30 tidak dipenuhi, maka para buruh akan melakukan mogok nasional sampai waktu yang tidak ditentukan.
