Ekonom Sebut Kebijakan Kartu Pra Kerja Jokowi Kecepetan!

Lebih lanjut, Tauhid mengatakan penguatan basis data perlu didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kementerian terkait. Tanpa adanya harmonisasi, dia menilai sulit mendapatkan data yang mutakhir. “Paling gak melibatkan BPS untuk Kartu Pra Kerja kemudian melibatkan industri terkait, industri yang memang mengalami PHK dan sebagainya," ujarnya.

Industri, kata dia, harus melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas-dinas terkait. "Itu harus punya database, disinkronkan karena kalau tidak ada eligilibility, siapa yang berhak akan jadi pertanyaan dan akan jadi masalah di kemudian hari terkait pertanggung jawaban,” sambungnya.

Selain itu, Tauhid menyebut kesuksesan penerapan kebiajakan kartu pra kerja perlu didukung oleh koordinasi antar kementerian. Tanggung jawab program tersebut tidak serta merta menjadi milik Kementerian Ketenagakerjaan (kemenaker) saja.

“Itu kan ada Dirjen Binalatas (Kemenaker) ada unit menangani itu. Tapi dia harus punya fungsi koordinatif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Perindustrian. Paling tidak kementerian itu, koordinasi tidak cukup hanya level Kemenaker tapi ditingkatkan lagi. Kementerian Koordinator dan juga harus harus melibatkan Bappenas untuk perencanaan kartu pra kerja itu sendiri,” tuturnya.

Tauhid juga membeberkan kriteria yang tepat untuk penerima manfaat kartu pra kerja. Menurut dia, penerima manfaat harus diutamakan pada pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa diberikan pesangon. Tidak hanya itu, lulusan SMA juga bisa mendapat prioritas untuk menikmati program kartu pra kerja.

“Jangan sampai yang tadi misal baru lulus SMA atau misal menganggur sudah sekian lama mendapatkan kartu, menurut saya mereka boleh mendapatkan pelatihan dan sebagainya, tapi income benefit-nya harus ada prioritas orang yg kena PHK, tapi catatan data base harus sudah ada."

"Harus bisa diverifikasi. Karena nggak mungkin, siapa yang bisa dikatakn sebagai penganggur dan kena PHK? Paling yang mungkin adalah pekerja formal. Sementara pekerja informal hari ini kerja jadi buruh, ojek, dan sebagainya bisa dapetin tidak? Tidak bisa. Nah itu harus dibatasi, kriteria harus dibangun,” terangnya.

Dikatakan Tauhid, penerapan kebijakan program kartu pra kerja juga berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, penerapan yang terlalu buru-buru justru malah membuat program tersebut menjadi tidak optimal.

“Terlalu dini, menurut saya bertahap, boleh dilakukan dulu tahun 2020 tapi pendataan harus dilakukan terlebih dahulu, verifikasi uji coba, baru bisa meluas. Kalau belum ada uji coba kartu pra kerja, data belum di konfirmasi, belum divalidasi langsung ke seluruh Indonesia, menurut saya akan berantakan, tujuannya moral hazard ketimbang mendorong manfaat sosial dari kartu pra kerja tadi,” tutup dia.