DPR Kritik Pertamina karena Undang Asing dalam Penyediaan Avtur
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengkritisi PT Pertamina (Persero) yang membiarkan perusahaan asing menyediakan avtur untuk kebutuhan di dalam negeri. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja komisi V DPR RI dengan Pertamina bersama Kementerian Perhubungan dan maskapai nasional menggelar di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).
Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat kerja itu adalah kenaikan harga tiket pesawat yang dipicu oleh harga avtur. Menurut Lasarus, Pertamina seharusnya mampu menyedikan kebutuhan avtur di dalam negeri dengan harga yang murah.
"Kami ingin mengetuk hari Pertamina mana kala anda bisa jadi tuan rumah yang baik untuk negara ini kenapa tidak?" ujarnya.
1. Avtur masih mahal, DPR minta Pertamina beri penjelasan
Lebih lanjut, Lasarus juga meminta penjelasan kepada Pertamina terkait kendala penyediaan avtur di dalam negeri. Dia pun menyinggung soal persaingan harga dengan pihak yang diundang untuk penyediaan avtur.
"Ini kenaikan harga tiket karena pengaruh avtur. Ini komponen yang mahal. Kami ingin mendengar apa kendala Pertamina. Pemain baru tak mudah untuk masuk," tuturnya.
2. Tiket pesawat mahal, masyarakat kembali menggunakan bus
Legislator asal Kalimantan Barat ini menyebut mahalnya tarif tiket pesawat membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi darat. Jika terus dibiarkan, dia khawatir industri penerbangan bisa ditinggal konsumennya.
"Kalau Pertamina bisa jadi tuan rumah ngapain ngundang negara lain.
Hari ini masyarakat mundur ke belakang dari yang awalnya bisa naik pesawat mundur lagi naik mobil darat," ungkapnya.
3. Cegah monopoli, Menhub bakal minta operator lain sediakan avtur
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bakal berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberi kesempatan operator lain dalam menyediakan avtur. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi monopoli penjualan avtur.
"Kami memberikan kesempatan ke operator lainnya. Kita meminta keputusan Menteri BUMN. Sehingga nanti juga tidak terjadi monopoli," ujarnya.
