Dear Pemerintah, Tunda Dulu Dong Pencabutan Subsidi Gas Melon
Jakarta, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji pencabutan subsidi LPG 3 Kg atau gas melon. Nantinya, subsidi tidak akan langsung diberikan pada produknya, melainkan lewat skema lain. Tujuannya, agar subsidi benar-benar diterima oleh penerima manfaat.
Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah agar menunda wacana tersebut.
"Saran bagi pemerintah sebaiknya menunda rencana pencabutan subsidi," kata Bhima kepada IDN Times, Senin (20/1).
1. Bhima meminta pemerintah menunda lantaran momentumnya tidak tepat
Meski masih dalam pembahasan, pencabutan subsidi gas melon dinilai tidak tepat momen jika dilakukan dalam kondisi saat ini. Sebab, kondisi perekonomian tidak sedang menanjak.
"Soal subsidi LPG 3 kg itu masalahnya ada di momentum. Kalau kondisi ekonomi sedang booming tidak jadi soal. Tapi kalau ekonomi sedang lambat baru jadi masalah," jelas dia.
2. Berdampak ke UMKM
Di sisi lain, kenaikan harga gas melon juga bakal memberi dampak ke pelaku UMKM. Pencabutan subsidi bakal membuat mereka melakukan penyesuaian harga.
Masalahnya justru muncul ketika kenaikan itu membuat konsumsi masyarakat bakal lesu. UMKM pun jadi terdampak. Padahal, pemerintah sudah sering mengatakan bahwa UMKM adalah salah satu sektor yang paling kokoh mendukung perekonomian dalam negeri saat ekonomi global tengah mengalami ketidakpastian.
"Permasalahan dimulai ketika kondisi konsumsi rumah tangga yang melambat membuat konsumen mengurangi konsumsi produk UMKM," ungkap dia.
"Jadi pengusaha UMKM serba sulit, harga naik yang beli berkurang, harga tetap akan menderita rugi biaya produksi. Padahal ditengah kondisi ketidakpastian global ini, tulang punggung ekonomi adalah UMKM.
3. UMKM lemah, perekonomian Indonesia bisa terkena dampak secara menyeluruh
Disisi lain, melemahnya UMKM bakal memberi dampak keseluruhan bagi sektor perekonomian. Meski tujuan pemerintah baik, namun pencabutan subsidi juga perlu dieksekusi di waktu yang tepat.
"Pemerintah mestinya sadar bahwa kontribusi UMKM terhadap total serapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Jika UMKM lemah, maka secara keseluruhan ekonomi akan tumbuh melambat," tegasnya.
