Jakarta, IDN Times - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan meminta laporan keuangan PT Sriwijaya Air terkait polemik penerbangan yang dialami maskapai itu pasca menghentikan kerja sama manajemen dengan PT Garuda Indonesia Group.
"Kami akan minta laporan keuangan mereka, jadi tanggung jawab ke pihak lain ada di situ," kata Budi di Menteng, Jakarta, Kamis (14/11).
Budi juga mengimbau agar Sriwijaya Air memenuhi aspek 3S+1C (safety, security, services, and compliance) dalam operasional penerbangan mereka.
"Basic standar ya. Satu yang namanya penerbangan harus compliance banyak hal," ucapnya.
Kedua, eks Direktur Utama Angkasa Pura II ini meminta agar Sriwijaya mengklarifikasi sumber daya manusia mereka. Mulai dari tingkatan teratas seperti presiden direktur hingga ke bawah.
"Direktur operasional, direktur perawatan. Itu kita klarifikasi. Sejauh ini sudah selesai," ucap Budi.
Budi mengatakan stakeholder terkait juga harus memperhatikan teknis seperti perbaikan pesawat, bahan bakar pesawat atau avtur dan lainnya.
"Juga secara reguler inspeksi di bandara-bandara tertentu," katanya.
Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson Jauwena mengatakan, operasional maskapainya kini mulai berjalan normal pasca 'bercerai' dengan Garuda Indonesia Group.
Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti mengatakan, pihaknya memastikan contingency plan dan mitigasi terhadap operasional penerbangan Sriwijaya Air berjalan optimal. Sehingga, pelayanan kepada konsumen dapat dilaksanakan dengan baik.
"PT Sriwijaya Air dan NAM Air wajib menjaga airworthiness dan safe for operation seluruh pesawat yang dioperasionalkan," kata Polana dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11).
Saat ini jumlah pesawat Sriwijaya air yang beroperasi sebanyak 11 pesawat dengan 32 rute yang dilayani. Polana menambahkan, pihaknya terus mengawasi dan memonitor operator penerbangan Sriwijaya Air dan NAM Air melalui inspektur penerbangan, baik dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara.