Catatan Jilid I Jokowi, Pertumbuhan Ekonomi Masih Jauh dari Angan

Meksi begitu, Bhima juga tak memungkiri tekanan perekonomian global ikut mempengaruhi. Di sisi lain, kebijakan pasca-tax amnesty serta pencabutan subsidi tahun 2015-2017 bikin laju pertumbuhan ekonomi terhambat.

"Jadi faktor itu ikut mempengaruhi daya beli masyarakat," ungkap dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai capaian pertumbuhan ekonomi di periode pertama Jokowi kurang baik. Meski begitu, menurutnya, apa yang dicapai Jokowi tidak buruk.

"Masalahnya kita membandingkan dengan potensi kita, maka bisa lebih (pertumbuhannya), kalau dibandingkan dengan negara tetangga ya kita lebih tinggi pertumbuhan ekonominya, tapi kan mereka lebih maju," tutur Faisal.

Data Trading Economics mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2019 di Singapura hanya sebesar 0,1 persen. Angka itu jauh melambat dibandingkan kuartal I 2019 yang sebesar 1,1 persen. Tidak hanya Singapura, Thailand juga melambat dari 2,8 persen pada kuartal I 2019 menjadi 2,3 persen pada kuartal II 2019.

"Menurut saya ada faktor eksternal yang menekan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sehingga tidak bisa naik dari 5 persen," imbuhnya.

Faisal menjelaskan, Indonesia punya potensi besar dalam menggenjot pertumbuhan ekonominya. Salah satunya lewat industri manufaktur. Industri tersebut dianggap bisa jadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

"Tapi dia harus lebih tinggi petumbuhannya (industri) dari pertumbuhan ekonomi agar bisa meningkatkan. Karena dia menciptakan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang masif khususnya untuk sektor formal," jelas dia.

Faisal menilai pemerintah Indonesia kurang serius dalam membangun industri manufaktur. Padahal, potensi yang ada saat ini cukup besar. Indonesia bisa meniru kesuksesan Korea Selatan dalam membangun industri manufaktur mereka.

Dari sisi pemerintah, kebijakan Jokowi-JK selama satu periode memimpin juga dianggap belum mendukung industri tersebut. Sebut saja insentif dalam paket kebijakan ekonomi seperti pengurangan harga listrik dan gas untuk industri manufaktur yang efeknya belum dirasakan secara merata.

"Pengusaha industri manufaktur kesulitan bahan baku dari dalam negeri atau luar negeri, kemudian dari sisi logistik mahal, ekspor prosedurnya susah. Jadi ini agak mengganggu," ungkap Faisal.

Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja sektor industri pengolahan pada kuartal III 2019 masih berpotensi tumbuh meski melambat. Hal itu tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia sebesar 52,04 persen sedikit lebih rendah daripada 52,66 persen pada triwulan II 2019.

Perlambatan ekspansi ini diperkirakan bakal terus berlangsung hingga triwulan IV 2019. Bank Indonesia memperkirakan pada triwulan empat 2019 PMI-nya hanya sebesar 51,90 persen atau lebih rendah daripada triwulan sebelumnya.

Perlambatan ekspansi usaha diperakirakan terjadi pada beberapa sub sektor seperti Industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki; Industri Kertas dan Barang Cetakan; Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet, serta Industri Semen dan Barang Galian Non-Logam.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa keinginan pemerintah untuk mengembangkan industri manufaktur terkendala oleh teknologi. Menurut Bambang, Indonesia pernah mencoba mengembangkan industri manufaktur dari sektor industri perkapalan sejak 1970.

Sayangnya, upaya itu gagal. Menurut mantan Menteri Keuangan ini, kegagalan itu dipicu oleh ketersediaan bahan baku, teknologi dan sumber pembiayaan.

"Yang menjadi masalah bagi presiden adalah hari ini industri kapal kita masih struggling, PT PAL kadang-kadang masih harus disuntik dengan PMN (penyertaan modal negara) dan kita juga masih ada impor kapal yang belum bisa kita buat sendiri," kata Bambang di Bappenas belum lama ini.

Kendati begitu, Jokowi sudah banyak belajar dari targetnya di periode pertama. Pemerintahannya di periode kedua memasang target yang lebih moderat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pertumbuhan ekonomi hanya ditargetkan sebesar 5,4 persen sampai 6 persen. Target itu jauh lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Meski begitu, Faisal berpendapat bahwa targetnya bisa sedikit lebih tinggi.

"Kalau dari potensinya semestinya bisa lebih (tinggi). Pemerintah lihat karena target tidak tercapai, mereka belajar kekurangannya apa," ucap Faisal lagi.

Faisal cenderung tidak setuju dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipasang dalam RPJMN 2020-2024 ini. Dirinya optimistis bahwa dalam lima tahun ke depan pertumbuhan di atas 6 persen bisa saja terealisasi. Kuncinya, pemerintah harus punya roadmap yang jelas dalam mendorong sektor-sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Menurunkan target PE saya tidak setuju. Mungkin memang tidak bisa 5 tahun (periode pertama). Tapi yang jelas ada roadmap yang jelas, mungkin 5 tahun ke depan kita bisa mencapai 7 persen atau 6 persen. Kalau itu dilakukan bahkan bisa lebih," tegas Faisal.