Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

BPK Sebut Ada Investasi ASABRI yang Perlu Diperhatikan

Helmi Shemi
Petinggi PT Asabri (Persero)
Petinggi PT Asabri (Persero)

Jakarta, IDN Times - Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi belum bisa memastikan soal dugaan korupsi senilai Rp10 triliun di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), seperti diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun Achsanul menggarisbawahi, ada investasi ASBRI yang perlu mendapat perhatian.

"Angka belum bisa dipastikan, yang bisa disampaikan adalah memang ada investasi yang wajib mendapat perhatian dan segera diganti dengan saham atau reksadana yang lebih baik dan likuid," kata Achsanul kepada IDN Times, Sabtu (11/1).

1. BPK sudah lakukan audit terhadap ASABRI

IDN Times/Vanny El Rahman

Achsanul mengatakan, BPK telah melakukan audit terhadap ASABRI pada 2016 bersamaan dengan Jiwasraya. Laporan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian BUMN dan DPR.

"BPK mengaudit sesuai audit plan yang sudah ditetapkan setiap awal tahun," ujarnya.

2. Kementerian BUMN memanggil Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI Rony Hanityo Apriyanto

IDN Times / Auriga Agustina

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memanggil Direktur Investasi dan Keuangan PT ASABRI Rony Hanityo Apriyanto.

Rony telah memenuhi panggilan Menteri BUMN Erick Thohir dan diminta untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya kondisi perseroan.

Sejauh ini, berdasarkan pemaparan secara umum, staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menilai, tidak ada masalah operasional di tubuh ASABRI. Kendati demikian, Arya mengatakan, pihaknya masih akan terus mendalami kondisi ASABRI.

3. Awal mula dugaan korupsi di PT ASABRI

Menkopolhukam Mahfud MD (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menduga, ada tindak pidana korupsi senilai di atas Rp10 triliun dalam tubuh PT Asabri.

Mahfud bakal segera mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk meminta kejelasan terkait masalah tersebut.

"Dalam waktu tidak lama, saya akan undang Bu Sri Mulyani (Menkeu) sebagai penyedia dana negara, dan Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN," ujarnya.

Topics
BPKkorupsiasabri

Editorial Team

EditorHelmi Shemi

Tonton lebih seru di