BPK Batal Hadir Rapat Pembahasan Jiwasraya di DPR

Dalam surat tersebut disebutkan, alasan BPK tidak bisa menghadiri rapat itu ialah karena ada agenda pembahasan bersama tim penilai akhir untuk Jabatan Tinggi Madya di BPK yang telah tertunda selama enam bulan terakhir.

"Pengisian Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) tersebut sangat mendesak untuk mendukung pelaksanaan tugas mandatory BPK yaitu pemeriksaan laporan keuangan," ujar Agung.

Kedua, hingga akhir Januari ini, BPK diharuskan menyelesaikan sejumlah laporan persiapan pemeriksaan seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bank Indonesia (LK BI), Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (LK OJK), dan Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LK LPS).

"Laporan tersebut harus segera dirampungkan, mengingat tahun ini tenggat waktu pemeriksaan dipercepat," kata Agung.

Pada Rabu (15/1), Komisi XI juga mengadakan rapat tertutup dengan Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia mengenai evaluasi kinerja pasar modal dan permasalahan PT Asuransi Jiwasraya.

Nantinya, akan ada rapat gabungan Komisi XI, Komisi VI, Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan membahas Jiwasraya. Sebelumnya pada 16 Desember lalu, Komisi VI telah menggelar rapat dengar pendapat dengan direksi Jiwasraya.