Jakarta, IDN Times - Situasi global sedang bergejolak. Namun, Indonesia dinilai belum mampu meraih manfaat dari situasi itu, terutama untuk investasi.
“Negara kita belum menjadi surga bagi investasi, sehingga larinya ke Vietnam,” ujar Kepala Badan Koordinasi Penanamam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11).
Bahlil mengatakan, kondisi global yang sedang bergejolak tak selamanya merugikan. Sebaliknya, justru membawa untung bagi Indonesia. Sebab, destinasi-destinasi investasi dunia sedang bergolak di berbagai belahan dunia.
"Amerika Latin ada gejolak Evo Morales, di Eropa ada ketidakpastian, ada masalah Brexit. Di Asia ada masalah Hongkong, di China ada perang dagang dengan Amerika. Ekspor akhirnya bermasalah. Tetapi ini kabar baik bagi investasi. Banyak yang lari dari negara-negara itu,” ujar Bahlil.
Sayangnya, ujar Bahlil, banyak investor yang lari ke Vietnam. Padahal, 44 persen pasar ASEAN ada di Indonesia dari total 600 juta penduduk ASEAN. Menurut Bahlil, hal ini disebabkan kemudahan memulai bisnis di Indonesia masih sangat berat.
“Kemudahan berbisnis kita masih kalah dari Vietnam. Ini KPI (Key Performance Indicator) pertama kita ke depan,” katanya.
Peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia masih jalan di tempat. Indonesia menempati peringkat ke-5 terendah di ASEAN. Indonesia juga peringkat ke-73 dari Asia Tenggara, jauh dari posisi 40 yang ditargetkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Bahlil menambahkan, saat ini 24 perusahaan siap berinvestasi sebesar Rp708 triliun ke Indonesia. Perusahaan tersebut siap masuk ke berbagai sektor usaha. Namun, investasi tersebut hanya berakhir pada level komitmen. Sebab, hambatan berinvestasi di Indonesia terlalu besar.
“Dengan rumitnya regulasi sektoral, berbelit-belit, membuat banyak investor ini balik badan kembali ke negaranya masing-masing. Dia bertahun-tahun susah dapat selembar surat. Jangankan pengusaha luar, investor dalam negeri pun bisa lari,” kata Bahlil.
Sebab itu, Bahlil mengatakan, BKPM akan fokus membenahi persoalan domestik. Pihaknya akan membenahi soal kewenangan perizinan sektoral, perpajakan, pengadaan lahan, hingga masalah koordinasi di daerah.