BI dan OJK Pindah ke Ibu Kota Baru, Jimly: Apa Gak Kacau?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengungkapkan, semua komisi dan lembaga negara telah diatur kedudukannya. Ombudsman, misalnya, aturan menyebut bahwa mereka harus ada di ibu kota.

"Ini perlu evaluasi, maka ini apakah ini pindah juga, kalau gak pindah berarti harus ada yang diubah, aturannya harus jadi berkedudukan di Jakarta. Seperti Komnas perempuan, KPPU, kalau gak ikut pindah ya harus diubah pasal. Ini harus dievaluasi dan dirancang dengan tepat," ungkapnya.

Jimly mencontohkan, Indonesia harus belajar dari Jerman. Negara tersebut punya pusat politik di Berlin dan pusat bisnis ada di Muenchen dan Frankfurt.

"Penduduk sedikit, tidak ada konflik, dekat dengan Tuhan, jadi jauh dari iblis politik. Saya sudah bilang gak usah MK itu pindah, berkedudukan di Jakarta. Kalau gak jadi pindah, berarti aturannya juga harus diubah," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 43 regulasi yang perlu diharmonisasi untuk pemindahan ibu kota negara. Banyaknya regulasi tersebut nantinya bakal dipermudah lewat omnibus law.

Omnibus law adalah suatu strategi penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal baik pada level UU, PP, Perpres, Permen (Peraturan Menteri) yang substansinya mengatur hal yang sama, tumpang tindih ataupun konflik. "Untuk pemindahan ibu kota itu ada 43 regulasi," kata Suharso.