Dana tanpa nomenklatur yang nilainya sebesar 1,88 triliun rupiah ditemukan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016.
Dilansir Kompas.com, (28/11), temuan tersebut diperoleh usai mereka pihaknya melakukan penyisiran dengan menggunakan jasa auditor independen. Mirisnya lagi adalah dari hasil temuan auditor tersebut, dananya saja yang ada, tapi kegiatannya tidak ada.
Menurut Prasetiom anggaran terbesar adalah anggaran yang terdapat di dinas pendidikan dari jumlah total keseluruhan 1,88 triliun rupiah tersebut. Dari besaran dana tersebut, masih hanya 194 miliar rupiah saja yang memiliki nama kegiatan. Sisanya 1,39 triliun rupiah yang lain masih tanpa nomenklatur.
Bahkan dia juga menemukan ada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dengan sengaja menggelembungkan anggarannya sendiri. Pada saat rapat pembahasan dengan dewan, pihak tersebut hanya mengajukan dana 300 juta rupiah untuk satu kegiatan, namun saat rancangan anggaran diberikan, jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi satu miliar rupiah.
Prasetio mengatakan bahwa temuan tersebut sudah sering dilakukan di dinas-dinas tertentu. Banyak yang kacau dan banyak yang melakukan permainan.
