Agar Beras Bulog Gak Terbuang, Pemerintah Harus Lakukan Ini
Jakarta, IDN Times - Pemerintah perlu merevisi harga pembelian pemerintah beras yang masih rendah. Hal itu jadi permasalahan utama yang membuat kualitas beras yang diserap Bulog terus menurun dan sulit disalurkan.
"Pemerintah perlu mengevaluasi penerapan HPP beras," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania dalam keterangannya, Kamis (5/12).
1. HPP saat ini dinilai sudah kadaluarsa
Menurut dia, relevansi harga pembelian pemerintah (HPP) yang berlaku sudah kedaluwarsa apabila disandingkan dengan pergerakan harga saat ini. Dasar hukum implementasi HPP diatur dalam Inpres nomor 5 tahun 2015. Artinya, implementasi HPP sudah berjalan sekitar empat tahun.
"20 ribu ton stok cadangan beras pemerintah terancam busuk. Ini karena beras sudah disimpan selama empat bulan di gudang dan belum disalurkan. Akibatnya, beras mengalami penurunan mutu atau disposal stock," ujarnya.
2. Target serapan beras bisa tercapai bila diberikan akses standar harga gabah kering panen
Galuh menyarankan Bulog diberikan akses untuk menggunakan standar harga HPP Gabah Kering Panen yang lebih bersaing. Dengan demikian, Bulog bisa mencapai target serapan beras.
Saat ini, HPP GKP berada di kisaran angka Rp3.700 per kilogram, dengan fleksibilitas harga 10 persen. Artinya, Bulog bisa menawarkan harga pembelian sekitar Rp4.050 per kilogram.
Menurut Galuh, ada faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan harga seperti inflasi, biaya transportasi, dan perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun.
"Jika HPP dirasa masih dibutuhkan, sebaiknya besarannya diperbaharui dengan kondisi pasar yang ada saat ini. Namun, dalam jangka panjang, permasalahan seputar penyerapan beras Bulog ini lagi-lagi berpotensi terjadi karena harga di tahun mendatang pasti akan berbeda dan perlu update berkala,” ungkap Galuh.
3. Perubahan skema bansos jadi salah satu penghambat distribusi beras
Galuh menambahkan, ada hal lain yang dapat dilakukan dalam jangka panjang agar pemerintah tidak bergantung kepada HPP untuk mengatur harga beras. Misalnya, intervensi pada segi produksi dan distribusi melalui program-program pemerintah yang juga diintegrasikan dengan penerapan teknologi.
Selain permasalahan kualitas beras akibat terkekang HPP, kata Galuh, distribusi beras Bulog juga terhambat karena perubahan skema bantuan sosial. Transformasi dari skema Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membuat beras Bulog tidak lagi menjadi pemasok utama beras dalam skema baru ini.
Peran Bulog dalam penyaluran beras semakin jauh berkurang karena suplai beras juga dapat diperoleh dari distributor swasta. "Untuk itu, penting bagi Bulog untuk meningkatkan daya tarik produknya agar diminati oleh masyarakat, terutama para penerima BPNT," kata Galuh.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
